Oleh :Adhitya K Zaenardi (Kepala Departemen Riset dan Pengambangan)

Pemandangan siswa sekolah dasar yang melangkah  pelan dengan sorot mata was-was pada sebuah jembatan rusak dengan arus deras dibawahnya atau sesaknya rumah sakit umum daerah dengan banyaknya manusia yang duduk lesehan pada lantai rumah sakit merupakan potret dinamika pembangunan infrastuktur di Indonesia.

Infrastruktur dibedakan menjadi dua jenis yaitu hard infrastructure seperti jalan, jembatan, rel, dan sarana infrastruktur fisik lainnya dan soft infrastructure, seperti layanan pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial lainnya.

Namun, ironisnya, pembangunan soft infrastructure atau infrastuktur sosial dibidang kebutuhan dasar yaitu sekolah dan rumah sakit di Indonesia masih memerlukan perhatian khusus. Pasalnya masih banyak fasilitas sokolah termasuk didalamnya ruang kelas, atap sekolah , dan toilet yang tidak layak digunakan siswa untuk mengenyam pendidikan. Kemudian masih membludaknya pasien di rumah sakit umum daerah dan kasus penuhnya ruang inap pasien membuktikan perlunya percepatan pembangunan infarstruktur rumah sakit dan pendidikan. Hal ini sesuai dengan fakta bahwa kebutuhan pembangunan infrastruktur sosial sangat besar. McKinsey mencatat dari kebutuhan pembangunan infrastruktur secara global sampai tahun 2020 sebesar US$8 triliun, 40% diantaranya merupakan pembangunan infrastruktur sosial.

Hal ini berbanding terbalik dengan kondisi pembangunan infrastuktur fisik di Indonesia yang sangat progresif dan cepat. Pembangunan tol dan proyek kereta api cepat merupakan sekelumit bukti pembanguanan infrastruktur fisik di Indonesia. Proyek-proyek pembangunan infrastruktur fisik dengan dimensi pemerataan kewilayahan tertuang dalam APBN 2016 seperti , pembangunan jalan dan jembatan,  pembangunan ruas jalan tol, pembangunan 26 dan 59 lokasi bandar udara yang dikembangkan di daerah perbatasan dan rawan bencana, dll. Adanya ketimpangan pembangunan infrastruktur fisik dengan sosial memunculkan suatu pertanyaan, apakah pemerintah menyadarinya?

Jika ditelisik kebelakang, tepatnya pada masa pemerintahan Rasulallah SAW dan Khulafa Ar-Rasyidin, pendidikan dan kesehatan mendapat perhatian penting. Rasulallah menyadari bahwa pendidikan adalah akses untuk menghilangkan kemiskinan karena pendidikan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang tinggi akan tercermin pada produktivitasya yang tinggi dalam bekerja sehingga upah yang diterima juga akan tinggi. Jika Upah semakin tinggi maka daya beli dan pemenuhan kebutuhan hidup dapat tercepai sehingga kesejahteraan meningkat dan kemiskinan berkurang. Hal ini menuntut adanya prioritas dalam program pembelanjaan pemerintah pada pembangunan infrastuktur lembaga pendidikan.

Pemerintah Indonesia sendiri sudah memprioritaskan pendidikan dan kesehatan yang terbukti dalam penganggaran belanjanya yaitu sebesar 20 % untuk pendidikan dan 5% untuk kesehatan. Namun, realisasi belanja untuk kedua bidang ini masih cenderung lambat dibandingkan dengan bidang infrastruktur. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur sosial perlu dipercepat dalam meningktan indeks pembangunan manusia terutama pada biang pendidikan dan kesehatan. Upaya komunikasi dan koordinasi antar kementerian yaitu kementerian PU dengan Kemendikbud dan Kemenkes perlu diperdalam dalam hal pembangunan infrastruktur sekolah dan rumah sakit. Selain itu,  diperlukan percepaatn pembangunan gedung sekolah dan rumah sakit atau fasilitas layanan pendidikan dan kesehatan di luar jawa khususnya wilayah pelosok, pedalaman dan perbatasan kerana kedua bidang tersebut merupakan akses untuk mendapatakan hidup yang lebih baik.

 

Referensi

Gotbaum, R., 2011. stateimpact.npr.org. [Online]
Available at: https://stateimpact.npr.org/new-hampshire/2011/10/26/infrustructure-soft-and-hard/
[Accessed 27 September 2016].

Kementerian Keuangan RI, 2015. Budget in Brief APBN 2016, Jakarta: Kementerian Keuangan RI.

Wikipedia, 2016. Wikipedia. [Online]
Available at: https://id.wikipedia.org/wiki/Infrastruktur
[Accessed 27 September 2016].