Diskusi Intelektual
(Menilik Kebijakan Impor Listrik Indonesia)
Jumat, 18 April 2014
09.00-11.30
Diskusi intelektual yang dipersembahkan Departemen Kajian dan Biro Sekbend SEF UGM kali ini mengusung tema “Habis Listrik Terbitlah Gelap”. Pemilihan tema ini tidak semata-mata dilatarbelakangi tanggal Diskin yang berdekatan dengan kelahiran salah satu tokoh emansipasi wanita (RA. Kartini) saja. Pemilihan tema lebih dilaterbelakangi oleh sebuah isu terhangat yang digulirkan pemerintah yaitu “Impor Listrik dari Malaysia”.
Diskin dimulai dengan penyampaian materi dan dilanjutkan pembagian kelompok. Sekitar enam puluhan anggota SEF dibagi menjadi 8 partai yang terdiri dari empat partai koalisi dan empat partai oposisi. Kedelapan partai ini antara lain: Partai Sayang Listrik, Partai Listrik Negara, Partai Konsleting Indonesia (PKI), Partai Derang Benderang (Patendang), Partai Kesetrum, Partai Gerakan Gelap Gulita, Partai SUTET Sejahtera, dan Partai Kesetrum Bahagia (PKB). Pemilihan nama partai ini nampaknya dilatarbelakangi oleh keALAYan beberapa anggota SEF. Kemudian keempat partai koalisi dipimpin oleh seorang prime minister dan keempat partai oposisi dipimpin oleh seorang leader of opposition. Perdebatan antara partai koalisi dan oposisi dimulai dengan pernyatan pembuka dari prime minister yang menyatakan bahwa impor listrik akan mengurangi biaya penyediaan listrik sebesar 890 miliar per tahun sehingga penghematan APBN ini bisa digunakan untuk pembangunan di daerah terpencil. Pernyataan prime minister (koalisi) langsung disanggah oleh leader of opposition (oposisi) yang berpendapat bahwa data penghematan 890 miliar tidak berdasar data yang akurat. Leader of opposition membenarkan jika mpor itu baik. Namun, impor listrik bukanlah keputusan yang baik karena listrik itu adalah energi tidak bisa disimpan, tidak seperti beras yang bisa disimpan dengan mudah dan murah. Leader of opposition juga mempertanyakan apakah selamanya Indonesia harus mengimpor karena impor listrik akan menghemat pengeluaran negara.
Setelah pernyataan pembuka dari prime minister (koalisi) dan leader of opposition(oposisi). Perdebatan yang panas pun dimulai dengan pernyataan, perdebatan, maupun pembelaan dari partai-partai koalisi. Partai-partai koalisi mendukung impor listrik dikarenakan total biaya untuk memproduksi listrik bisa mencapai 3000, sedangkan total biaya untuk mengimpor listrik hanya 900. Kebijakan impor merupakan solusi agar Indonesia bisa meregenerasi potensi energi listrik, seperti batubara maupun geothermal. Partai koalisi membenarkan impor merupakan kebijakan yang harus dipilih pemerintah dalam jangka pendek ini untuk efisiensi anggaran. Mungkin jika kita menganggap bahwa bangsa ini harus berdaulat maka kita bisa memproduksi sendiri namun total cost yang dikeluarkan akan jauh lebih banyak daripada mengimpor. Total cost yang besar yang diakibatkan semangat untuk berdaulat akan membuat penganggaran untuk pembangunan berkurang dan subsidi untuk sektor lain berkurang seperti subsidi untuk bidang pendidikan dan subsidi listrik.
Indonesia memang memiliki cadangan minyak namun lama kelamaan tentu saja akan menipis. Produksi gas Indonesia pun diperkirakan akan menurun pada tahun 2015. Penurunan ini bukanlah hal yang mengherankan karena minyak dan gas bukanlah energi terbarukan seperti air, panas bumi(geothermal), maupun arus bawah laut. Penurunan produksi minyak ini tentu pada beberapa tahun ke depan akan menyebabkan kelangkaan yang nantinya diperkirakan pada akhir jaman akan menyebabkan suatu peristiwa perebutan (perang) di sekitar laut Kaspia. Antisipasi terhadap kelangkaan minyak pada beberapa tahun ke depan mungkin bisa dengan mengimpor listik dari negara lain dalam jangka pendek dan waktu pengkonsumsian listrik yang diimpor ini bisa digunakan untuk riset mengenai energi baru terbarukan.
Pada masa kekhalifahan Umar pun sudah terjadi praktek impor gandum guna menstabilkan nilai mata uang sehingga pada hakikatnya impor dianjurkan jika memang suatu negara sedang mengalami krisis. Impor listrik ini juga merupakan sebuah keputusan yang bijak dari pemerintah untuk mengurangi tindakan pencurian listrik oleh beberapa warga Indonesia karena pemerintah sudah menyediakan listrik yang cukup bagi warganya. Impor listrik ini memang terjadi di Kalimantan dikarenakan kurangnya pasokan listrik dari PLN dan tidak mengherankan guna memenuhi kebutuhan listriknya, Kalimantan harus mengimpor listrik dari Malaysia. Pada hakikatnya, impor juga merupakan kebijakan yang memikirkan jangka panjang karena jeda waktu yang panjang tersebut bisa digunakan untuk mengembangkan sumber energi lain yang sekiranya bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik dalam negeri. Impor listrik juga memeberikan kesempatan bagi pemerintah untuk lebih memikirkan dan mengembangkan desa mandiri energi. PLN sendiri sudah membuat perjanjian dengan Malaysia bahwa pada tahun 2014-2017 Indonesia akan mengimpor listrik dari negeri jiran. Namun, pada tahun 2017 nanti Malaysialah yang akan mengimpor listrik dari Indonesia.
Berbagai pendapat dan pernyataan dari partai koalisi pun langsung dibalas dengan berbagai sanggahan kritis yang dilontarkan partai-partai oposisi pemerintah. Partai opoisisi berpendapat bahwa impor listrik untuk beberapa provinsi di Kalimantan adalah kebijakan yang perlu dipertanyakan karena Kalimantan memiliki sumber batu bara yang besar walaupun memang potensi batu bara(untuk diolah menjadi listrik) ini akan diolah oleh pemerintah terlebih dahulu lalu dialokasikan ke berbagai provinsi. Leader of opposition pun menambahkan jika pada kenyataannya listrik tidak bisa disimpan dalam jumlah yang besar sehingga listrik yang sudah diimpor harus digunakan walaupun sebenarnya kebutuhan listrik sudah terpenuhi. Hal ini bisa menyebabkan PLN mengalami kerugian hingga mencapai 180 miliar selama lima tahun dan menciptakan budaya konsumtif listrik. Disini kita bisa melihat bahwa pemerintah membuat kebijakan yang sedikit tidak masuk akal karena pada kenyataannya Indonesia mengekspor batu bara Kalimantan ke China dan India padahal sebenarnya Indonesia bisa megubah batu bara tersebut menjadi listrik melalui PLTD. Pemerintah nampak seperti pihak yang ingin dipuja karena sanggup meningkatkan nilai ekspor melalui ekspor batu bara ke India maupun China. Sedangkan di pihak lain pemerintah harus mengimpor listrik dari Malaysia.
Partai oposisi juga menyanggah pernyataan dari partai koalisi mengenai impor yang dilakukaan pada masa Umar. Partai oposisi menyatakan bahwa impor bisa saja dilakukan bila terjadi distorsi pasar (permintaan lebih besar daripada penawaran), tetapi pada kenyataannya kebutuhan listrik bisa tercukupi. Sebenarnya apabila memang di Kalimantan benar-benar terjadi kelangkaan listrik, Kalimantan bisa mendapatkan suplai listrik dari Riau. Namun, infrastruktur pembangunan jaringan bawah laut untuk menyalurkan listrik dari Riau ke Kalimantan tentu akan memakan biaya lebih besar ketimbang mengimpor dari Malaysia karena penyaluran listrik dari Malaysia bisa melewati jalur darat.
Diskusi ini pun diakhiri oleh pernyataan dari prime minister dan leader of opposition. Prime minister menekankan bahwa impor listrik saat ini harus dilakukan mengingat kebutuhan masyarkat dan kebutuhan waktu bagi pemerintah untuk meneliti lebih jauh mengenai energi baru terbarukan. Sedangkan leader of opposition memberikan pernyataan mengenai realita pemerintah Indonesia yang sangat gemar membuat kebijakan jangka pendek yang sebenarnya merefleksikan kebijakan jangka panjang (kebijakan empat tahun bisa menguap menjadi seratus tahun). Leader of opposition juga mempertanyakan apakah Indonesia harus menggantungkan lampu dengan Malaysia padahal masih banyak potensi Indonesia yang belum dieksplorasi maupun dieksploitasi.
Paragraf-paragraf di atas cukup menggambarkan kekritisan pendapat yang digulirkan anggota SEF dalam memandang kebijakan impor listrik yang dicanangkan pemerintah Indonesia. Di akhir perdebatan parlemen antara partai koalisi dan partai oposisi memang belum bisa memberikan sebuah solusi dan arahan kebijakan riil yang bisa diambil pemerintah Indonesia. Namun setidaknya diskusi dapat mempertajam bagaimana memandang sebuah masalah bangsa dari berbagai sisi.